Reformasi Birokasi melalui Pajak

January 4, 2008 at 10:23 pm Leave a comment

 [Berita Iptek, Rabu, 17.1.2007; Oleh Arief B. Witarto] Dua tahun terakhir ini, Pemerintah melakukan penerimaan CPNS/calon pegawai negeri sipil cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pengamat seperti Laode Ida dalam tulisannya “CPNS dan Reformasi Birokrasi” (Kompas, 8/2/06) berharap banyak terhadap masuknya PNS baru sebagai motor reformasi birokrasi. Saya sangat pesimistis mengenainya dan lebih berharap terjadinya reformasi birokrasi karena desakan rakyat yang sadar bahwa dirinya telah berkontribusi pajak terhadap negara.

Sejak terbukanya pintu reformasi tahun 1998, telah banyak perubahan yang memberikan harapan. Perubahan yang terasa paling besar terjadi pada bidang politik. Kata reformasi sungguh tepat diberikan pada perubahan pada sektor ini. Dari mulanya parpol yang dibatasi, menjadi parpol yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Dari mulanya orang enggan ikut pemilu menjadi orang berduyun-duyun mendatangi bilik pencoblosan. Dari mulanya hanya orang-orang dekat kekuasaan saja yang dapat menjadi anggota DPR menjadi setiap orang punya kesempatan untuk dapat julukan “wakil rakyat yang terhormat”. Kebebasan politik adalah satu dari sedikit yang bisa dibanggakan penduduk bumi Indonesia terhadap negara-negara yang lebih maju ekonominya, termasuk tetangga Malaysia.

Tapi kalau survei Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan bahwa parpol adalah lembaga terkorup di negeri ini, tidak berarti itu bertolak belakang dengan kebebasan politik yang kita nikmati ini. Sebab yang tereformasi barulah kesempatan untuk berpolitik, tapi motivasi orang berpolitik belumlah berubah. Maka moral hazard-lah yang terjadi. Budaya korup yang sudah puluhan tahun terlembaga, bagaimana bisa dihilangkan hanya dengan membalik tangan? Bila dahulu, kebanyakan orang hanya dapat melihat sebagian orang berkorupsi, maka dalam era kebebasan politik ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk mempraktekkannya. Karena bidang politik adalah yang paling terbuka berkat reformasi, maka TII hanya membenarkan logika kesempatan berkorupsi yang juga ikut terbuka untuk semua orang itu. Walaupun sekarang kita masih harus lebih banyak mengelus dada dengan disuguhi berita para pejabat politik mulai dari anggota DPR/D, Menteri, Gubernur sampai Bupati berkorupsi, reformasi politik secara alami akan terus membawa perbaikan. Percepatannya saja yang akan fluktuatif dan harus terus dijaga oleh masyarakat sendiri. Maka tak heran, banyak LSM bermuncullan untuk berkontribusi dalam hal ini seperti Parliament Watch dan sejenisnya.

Tapi hidup bernegara ini tidak hanya melulu masalah politik. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan politik itu sehingga bisa jadi lebih penting dalam kehidupan yang langsung dirasakan rakyat banyak. Bisa jadi kebijakan Sang Bupati sangat manis seperti sekolah gratis, berobat murah, dsb. Tapi petugas lapangan tidak melaksanakannya dalam pelayanan masyarakat. Jargon, “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” yang masih terdengar, menjadi indikasi bahwa reformasi birokrasi masih jalan di tempat. Bila akhir-akhir ini muncul beberapa opini di media massa mengenai pentingnya reformasi birokrasi, maka ini adalah gejala baik yang harus dipelihara agar semangat itu tidak pudar.

Pesimisme saya terhadap lontaran harapan Laode Ida karena birokrasi adalah barang yang lembam, sulit sekali bergerak karena diikat oleh sistem dan kadang justru menghisap seperti angin tornado, apa saja yang ada di sekitarnya. Lihat saja ungkapan para terdakwa korupsi di birokrasi baru-baru ini. M. Dentjik merasa tidak enak menolak atasan ketika diisyaratkan untuk memberikan suap. Said Agil menganggap dirinya hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada. Apakah lagi seorang, dua orang, paling banyak puluhan orang CPNS baru di satu lembaga tertentu menghadapi kelembaman terhadap perubahan yang tersistem tersebut? Berusaha untuk tidak terhisap dalam sistem saja sudah satu cobaan yang besar.

Lalu darimana kita bisa berharap terjadi reformasi birokrasi? Eko Prasodjo dalam “Revitalisasi Administrasi Negara” (Kompas, 4/1/06) berharap ada niat baik dari atas yang melakukan reformasi itu. Walaupun secara teoritis bisa, mungkinkah itu terjadi? Apakah realistis dulu kita berharap Suharto dengan begitu saja bersedia menghentikan praktek KKN-nya sehingga terjadi reformasi politik? Semua orang sudah tahu jawabannya. Reformasi politik terjadi karena rakyat yang merebutnya dan generasi muda termasuk mahasiswa yang berada di ujungnya. Lompatan politik yang begitu besar dengan melakukan pemilihan Presiden langsung pun, dapat dilakoni oleh rakyat dengan damai walau banyak orang pesimistis pada awalnya. Rakyat berpartisipasi penuh karena satu suaranya, walaupun tukang becak, setara dengan suara Gubernur dan dipercaya dapat membawa perubahan. Potensi kebaikan yang besar pada bangsa ini, marilah kita percayai untuk mengantarkan negeri kepada kesejahteraan dan kemakmuran.

Sekarang, apa pemicu dan bahan bakar agar rakyat dapat bergerak mengusung reformasi birokrasi yang masih adem ayem ini? Menurut saya, pajak adalah salah satunya. Pajak dalam konteks kerakyatan, tidaklah melulu setoran formal pajak seorang warga negara dengan NPWP kepada Dirjen Pajak seperti yang selalu diiklankan oleh Pemerintah dengan slogan “Orang Bijak Taat Pajak”. Lebih banyak masyarakat tidak sadar kalau dirinya telah membayar pajak melalui barang yang dibelinya. Tukang ojek pun ikut membayar pajak ketika mengurus STNK. Setiap orang yang punya rumah dan tanah, telah membayar pajak bangunan dan tanah. Barang-barang yang dianggap mewah tapi kenyataannya sekarang hampir setiap rumah sampai ke desa terpencil memilikinya seperti TV, kulkas dsb juga dibeli dengan komponen pajaknya. Belum lagi kalau mengingat kekayaan bumi dan laut negeri ini yang secara konstitusi dipercayakan oleh rakyat kepada negara untuk mengelolanya. Maka seharusnya rakyat ini memahami bahwa dirinya punya hak untuk mereformasi birokrasi pelaksana keputusan politik tersebut. Karena birokrasi dengan segala perangkatnya, dibiayai oleh pajak rakyat. Kesadaran seperti ini sudah menjadi kelaziman di negara maju sehingga rakyat segera bertindak dan menghukum ketika pelaksana birokrasi melakukan penyelewengan. Memperkuat kesadaran rakyat mengenai pajak adalah tugas penting seluruh elemen masyarakat.

Klik di sini untuk versi asli di Berita Iptek. 

Entry filed under: Riset & Laboratorium. Tags: .

Gen Anda Milik Siapa?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

January 2008
M T W T F S S
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 117,955 hits

%d bloggers like this: