Kebebasan dan Etika Ilmu Pengetahuan

January 14, 2008 at 9:21 pm

[Berita Iptek, Jumat, 21.10.2005; Oleh Arief B. Witarto] Dahulu di Indonesia, kita pernah merasakan sebagai besar sumber daya (manusia, dana dan sebagainya) ilmu pengetahuan bangsa ini diarahkan oleh Pemerintah untuk ambisi tertentu. Tanpa mempertimbangkan needs (kebutuhan) dan seeds (kesiapan pendukung) masyarakat, kita saksikan proyek-proyek itu akhirnya tidak mensejahterakan rakyat. Kemampuan teknologi yang didapatkan tak sebanding dengan besarnya investasi sehingga ekonomi bangsa ini tak kunjung pulih karena minimnya industri dalam negeri yang kokoh didukung oleh daya saing (MS Iman, 2000).

Di lain pihak, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam segala sektor makin lama terasa makin besar. Bila di awal abad 20, ekonom seperti Schumpeter dalam teorinya telah memprediksikan bahwa inovasi iptek akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sekarang kita menyaksikan industri teknologi informasi telah membangun new economy dengan karakter dan pasar yang berbeda dengan ekonomi kontemporer yang didukung oleh industri otomotif, baja dan lain-lain.

Demikian pula dalam sektor militer, kesehatan dan sebagainya, peran iptek sangat menonjol dalam memajukannya. Sehingga wajar, banyak pihak termasuk para politisi dan industriawan menaruh perhatian besar pada iptek yang dengan pengaruhnya berusaha menyetir pengembangan iptek sesuai keinginannya. Gejala seperti ini terjadi sudah sejak jaman dulu. Bisa dirunut dari kekangan kalangan agamawan yang menghukum Galileo Galilei karena mengembangkan teori bumi berputarnya yang bertentangan dengan kepercayaan saat itu.

Saat ini pun kita bisa menyaksikan dana penelitian untuk penyakit AIDS jauh lebih besar daripada penyakit malaria yang diderita oleh lebih banyak manusia di dunia khususnya di negara-negara berkembang misalnya, karena dukungan dari para selebritis di negara maju yang tak sedikit menjadi penderitanya.

Dalam era globalisasi ini, hendaknya praktek-praktek pengekangan kebebasan berpikir, kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti di atas, perlu dikurangi sampai kepada titik nol. Namun di sini, kebebasan itu bukan lalu berarti “boleh melakukan apa saja”.

Kita saksikan teknologi-teknologi new economy justru lebih banyak bersinggungan dengan masalah etika. Misalnya dengan kemajuan teknologi informasi, masalah privacy/pribadi menjadi lebih gampang dilanggar yaitu dengan makin mudahnya penyadapan informasi, pencurian data dan lain-lain. Demikian pula dengan perkembangan bioteknologi seperti masalah pangan transgenik, kloning manusia dan sebagainya. Dalam hal ini masalah dignity/martabat kita sebagai manusia sering terkesampingkan.

Untuk itu, kalangan ilmuwan, politisi, masyarakat maupun industriawan yang berkepentingan dengan ilmu pengetahuan, perlu memahami makna kebebasan yaitu seperti dikatakan oleh Bernard Shaw, liberty means responsibility. Para ilmuwan yang mengembangkan iptek perlu bersikap self-restraint/menjaga diri karena tak jarang perkembangan iptek yang pesat sering mendahului aspek moral yang seharusnya dapat membimbingnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Contoh yang monumental adalah kesepakatan ilmuwan bioteknologi pada tahun 1970-an yang dengan Moratorium Berg-nya secara suka rela membatasi diri dalam pengembangan teknologi DNA rekombinan sampai public acceptance/penerimaan masyarakat maupun keamanannya menjadi jelas. Sayangnya, pertimbangan bisnis dalam dunia ilmu pengetahuan dewasa ini makin kuat sehingga hal seperti ini menjadi langka, misalnya dalam kasus kloning manusia (lihat misalnya dalam artikel “Kloning Anak Manusia dan Bisnis” oleh penulis di Harian Kompas, 21/4/2002).

Untuk menghindarinya, komunikasi antara para ilmuwan dengan politisi, tokoh agama maupun industriawan perlu makin ditingkatkan. National Bioethics Commission di Amerika misalnya, dalam membahas rekomendasi pengembangan teknologi kloning telah meminta pendapat seluruh tokoh agama termasuk Katholik, Islam, Yahudi dan lain-lain. Masih di Amerika, setiap dana proyek penelitian yang kiranya bersinggungan dengan masalah etika, diwajibkan ada alokasi untuk kajian mengenainya. Di belahan bumi lain, untuk mencerahkan para politisinya, dalam Parlemen Uni Eropa ada program khusus diskusi dengan para ilmuwan selama dua jam sepekan, demikian pula di negara-negara maju lainnya seperti Australia, Amerika dan lain-lain.

Klik di sini untuk versi asli di Berita Iptek.

Entry filed under: Riset & Laboratorium, Riset & Pendidikan, Sains & Politik. Tags: .

E-science Dari Porter ke Wee: SDM dan Manajemen Iptek Indonesia


Categories

January 2008
M T W T F S S
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 102,495 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: